POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

          Politika adalah suatu rangkaian azas/prinsip,keadaan serta jalan,cara dan alat yang akan di gunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kitagunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan adanya :

• proses pertimbangan
• menjamin terlaksananya suatu usaha
• pencapaian cita-cita / keinginan

      A.     DasarPemikiranPenyususanPolitikdanStrategiNasional

     Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran berdasarkan ideolog Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Landasan pemikiran sebagai acuan karena terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan onsep strategi bangsa Indonesia.

     B.   PenyusunanPolitikdanStrategiNasional

       Penyusunan politik berdasarkan system kenegaraan menurut UUD 1945.Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Proses penyusunan politik sasaran yang akan dicapai mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semualapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing masing sektor/bidang Dalam era reformasi jalannya politik strateginasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

      C.   StratifikasiPolitikNasional

1.      Tingkat penentu kebijakan puncak

Meliputi kebijakan tertinggi dilakukan oleh MPR, Menitikberatkan pada masalah makropolitik berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 kekuasaan kepalanegara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala Negara

2.      Tingkat kebijakan umum

Yang lingkupnya mengenai masalah-masalah makrostrateg iguna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu

3.      Tingkat penentu kebijakan khusus

Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut.

4.      Tingkat penentu kebijakan teknis

Mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5.      Tingkat penentu kebijakan di Daerah

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur.Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

     D.   Politik Pembangunan NasionaldanManajemenNasional

           Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004,Sedangkan system manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi

perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

     E.   Otonomi Daerah

        Dalam UU No. 32 Tahun 2004, digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat

     F.    ImplementasiPolitikdanStrategiNasional

           Implementasi nasional dibidang hukum meliputi Menegakkan hukum secarakonsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasihukum, serta menghargai hak asasi manusia

           Implementasi nasional dibidang ekonomi meliputi : Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas public yang  memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah,dan cepat.

         Implementasi politik strateginasional di bidang politik meliputi :Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka dengan peraturan perundang – undangan dibidang politik. Implementasi dibidang pertahanan dan keamanan meliputi Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponenlainnya

Politik luar negeri

•    Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi padakepentingan nasional
•           Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional
•       Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri maupun melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional
•   Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional
•              Meningkatkan kesiapan pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO
•              Memperluas perjanjian ekstra disiserta memperlancar prosedur diplomatic

Penyelenggara Negara

•        Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi
•  Meningkatkan kualitasa paratur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan
•       Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi Komunikasi, informasi, dan media massa
•       Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional
•       Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
•          Membangun jaringan informasi dan komunikasi antarpusat dan daerah
•           Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana

Agama

Memantapkan fungsi, perandan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang–undangan tidak bertentangan dengan moral agama.

Pendidikan

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya nilai–nilai universal.

PemudadanOlahraga

Menumbuhkanbudayaolahragagunameningkatkankualitasmanusia Indonesia sehinggamemilikitingkatkesehatandankebugaran yang cukup, yang harusdimulaisejakusiadini

melaluipendidikanolah raga di sekolahdanmasyarakat

Pembangunan Daerah.

Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi kegenerasi

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, Priyatna, 1983, Orbit GeostationerSebagai

Wilayah KepentinganNasionalGuna

KelangsunganHidup Indonesia, Lemhanas,

Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1991, Dasar-DasarIlmuPolitik, Gramedia

PustakaUtama, Jakarta.

Kusnardi, Moh. SH danHarmaily Ibrahim, SH.,1980, Pengantar

HukumTatanegara Indonesia, CV. SinarBakti,

Jakarta.

Kranenburg, Prof.Mr. 1957, Ilmu Negara Umum, diterjemahkan

oleh Mr.TK. B. Sabaroedin, Cetakankedua, JB.

Wolters, Jakarta.

Lemhanas, 1992, KewiraanUntukMahasiswa, PT. Gramedia

PustakaUtama, Jakarta.

Lemhanas, 2000, PendidikanKewarganegaraan, Jakarta.

PustakaSetia, 2000, GBHN 1999-2004, Cetakankedua,

Bandung.

Sanit, Arbi, 1998, ReformasiPolitik, PustakaPelajar,

Yogyakarta.

SekretariatJendral MPR, 2004, Undang-UndangDasar 1945

denganAmandemen, Jakarta.

Soehino, SH., 1980, Ilmu Negara, Liberti, Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto, 1992, Indonesia DalamKancahIsu

Lingkungan Global, GramediaPustakaUtama,

Jakarta.

SinarGrafika, 1999, TigaUndang-undangPolitik 1999, Sinar

Grafika, Jakarta.

SinarGrafika, 1999, Undang-UndangOtonomi Daerah, Sinar

Grafika, Jakarta.

32

ST. MunadjatDasaputro, 1978, Wawasan Nusantara (dalam

ilmupolitikdanhukum), Buku I, Alumni, Bandung.

ST. MunadjatDasaputro, 1980, Wawasan Nusantara (dalam

Implementasi&Implikasihukumnya), Buku II,

Alumni, Bandung.

ST. MunadjatDasaputro, 1982, Wawasan Nusantara (dalam

hukumlautinternasional), Buku III dan IV, Alumni,

Bandung.

ST. MunadjatDasaputro, 1983, Wawasan Nusantara (dalam

gejolakteknologidankonstitusilaut&samudra),

Buku V, Alumni, Bandung.

ST. MunadjatDasaputro, 1983, Wawasan Nusantara (dalam

azasdanfilsafatsertametodologi), Buku VI,

Alumni, Bandung.

ST. MunadjatDasaputro, 1983, Wawasan Nusantara (dalam

strategipembangunandanKetahananNasional

untukmenyongsongKonvensihukumlautbaru),

Buku VII, Alumni, Bandung.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 TentangKetentuan-

KetentuanPokokHankamneg RI.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 TentangPerubahan UU No.

20/1982.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 TentangSistemPendidikan

Nasional.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintah

Daerah.

Wahyono, Padmo, Prof. SH.,1980, Negara Republik Indonesia,

Academica, Jakarta.

Geografi – Wikipedia Indonesia.hhtp: //www. Wikipedia.org.id.

Otonomi Daerah MasaKini, AntonnyMecca,suplemen

Teroponghttp://www.pikiran rakyat.com.

ZonaPesisirdanZonaLaut., http: //www. e-dukasi. net.