Blog Saya: Desember 2015

KONFLIK SOSIAL ANTARA PRIBUMI DAN NON PRIBUMI (CHINA) DI PEKALONGAN JAWA TENGAH 1995

Makalah ini

Diajukan untuk memenuhi salah satu Tugas Mata Kuliah

Ilmu Sosial Dasar

Disusun Oleh :

NAMA : MEI PAITA SARI

NPM : 14315115

KELAS : 1TA03

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “KONFLIK SOSIAL ANTARA PRIBUMI DAN NON PRIBUMI (CHINA ) DI PEKALONGAN JAWA TENGAH 1995.”

Makalah ini berisikan tentang informasi tentang konflik sosial antara pribumi dan non pribumi (china ) di pekalongan jawa tengah tahun 1995. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang pentingnya menjaga perdamaian,menyelesaikan masalah secara hukum tentang penyimpangan sosial yang dilakukan warga non pribumi (china) pada tahun 1995.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Depok,20 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………ii

Daftar Isi…………………………………………………………………….iii

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar belakang……………………………………………………………1

1.2 Rumusan masalah ………………………………………………………2

1.3 Tujuan makalah ………………………………………………………….2

BAB II : Pembahasan

2.1 Definisi prasangka,diskriminatif,eknosentrisme…………………………..3

2.2 Latar belakang terjadinya konflik sosial di kota pekalongan………………5

2.3 Terjadinya konflik sosial antara warga pribumi dan non pribumi (china)

di kota pekalongan…………………………………………………………5

2.4 Bagaimana penanganan kerusuhan antara warga pribumi dengan warga

etnis cina…………………………………………………………………..7

BAB III : Kesimpulan dan penutup

3.1 Kesimpulan……………………………………………………………10

3.2 Penutup……………………………………………………………10

Daftar Pustaka / Sumber

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah suatu Negara yang banyak mempunyai beraneka ragam suku,etnis,ras dan agama. Banyak sekali kekayaan alam yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Tidak hanya kaya akan alam tetapi Indonesia juga kaya akan budayanya berupa suku, etnis, ras, dan berbagai agama (SERA) yang berbeda – beda dan setiap daerah mempunyai budaya masing-masing. Suku-suku di daerah pedalaman Indonesia masih kental akan warisan nenek moyang mereka, yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun dari jaman dulu sampai saat ini. Semua keragaman yang ada di Indonesia tercipta dari kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat, sehingga muncul berbagai variasi baru dalam bentuk budaya, baik hasil dari penciptaaan budaya baru maupun dari kebiasaan masyarakat. Ada nilai positif dan negatif dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sisi positifnya adalah Indonesia akan penuh dengan keragaman budaya, karena tidak semua Negara mempunyai keanekarageman seperti yang ada di Indonesia.Sisi negatifnya adalah rawan terjadi konflik di kalangan masyarakat. Hal ini perlu perhatian serius dari semua kalangan karena jika tidak dipandang secara serius, akan terjadi konflik yang berujung pada tindak kekerasan sampai pembunuhan. Jika terjadi konflik di kalangan masyarakat secara terus menerus, tentunya akan menurunkan citra Indonesia di mata internasional serta mengancam ketahanan nasional.Bukan hanya ketahanan yang akan terancam tetapi persatuan dan kesatuan antar masyarakat di Indonesia juga akan terpecah sehingga mengakibatkan banyak Negara yang akan memanfaatkan keadaan tersebut. Konflik yang terjadi di Papua harus segera di selesaikan dan dipastikan tidak ada perbedaan yang akan menimbulkan suatu konflik. Oleh karena itu, pemahaman tentang “Bhinneka Tunggal Ika” masih harus di tanamkan kepada setiap warganegara Indonesia agar tidak terjadi perpecahan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai wargaIndonesia bukan hanya pemerintah saja.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat kami rumuskan masalah sebagai berikut :

1) Apa definisi prasangka,diskriminasi,eknosentrisme?

2) Bagaimana latar belakang terjadinya konflik sosial di kota pekalongan?

3)Apa terjadinya konflik sosial antara warga pribumi dan non pribumi (etnis china ) di kota pekalongan ?

4) Bagaimana penanganan kerusuhan antara warga pribumi dengan warga etnis cina ?

1.3 TUJUAN MAKALAH

Adapun tujuan penulis menyusun makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui definisi prasangka diskriminasi serta ekosentrisme

2. Mengetahui latar belakang terjadinya konflik sosial di kota pekalongan

3. Mengetahui terjadinya konflik sosial antara warga pribumi dan warga non pribumi (etnis china ) di kota pekalongan

4. Mengetahui bagaimana penanganan kerusuhan antara warga pribumi dengan warga etnis china

BAB 11

PEMBAHASAN

2.1 Definisi prasangka,diskriminatif,eknosentrisme

a. Definisi prasangka

Prasangka adalah sikap (biasanya negatif) kepada anggota kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok (Baron & Byrne, 1991). Misalnya karena pelaku pemboman di Bali adalah orang Islam yang berjanggut lebat, maka seluruh orang Islam, terutama yang berjanggut lebat, dicurigai memiliki itikad buruk untuk menteror. Sementara itu, Daft (1999) memberikan definisi prasangka lebih spesifik yakni kecenderungan untuk menilai secara negatif orang yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnik, atau yang memiliki kekurangan kemampuan fisik. Soekanto (1993) dalam ‘Kamus Sosiologi’ menyebutkan pula adanya prasangka kelas, yakni sikap-sikap diskriminatif terselubung terhadap gagasan atau perilaku kelas tertentu. Prasangka ini ada pada kelas masyarakat tertentu dan dialamatkan pada kelas masyarakat lain yang ada didalam masyarakat. Sudah jamak kelas atas berprasangka terhadap kelas bawah, dan sebaliknya kelas bawah berprasangka terhadap kelas atas. Sebagai contoh, jika kelas atas mau bergaul dengan kelas bawah maka biasanya kelas atas oleh kelas bawah dicurigai akan memanfaatkan mereka. Bila kelas bawah bergaul dengan kelas atas dikira oleh kelas atas akan mencuri dan sebagainya.Sebagai sebuah sikap, prasangka mengandung tiga komponen dasar sikap yakni perasaan (feeling), kecenderungan untuk melakukan tindakan (Behavioral tendention), dan adanya suatu pengetahuan yang diyakini mengenai objek prasangka (beliefs). Perasaan yang umumnya terkandung dalam prasangka adalah perasaan negatif atau tidak suka bahkan kadangkala cenderung benci. Kecenderungan tindakan yang menyertai prasangka biasanya keinginan untuk melakukan diskriminasi, melakukan pelecehan verbal seperti menggunjing, dan berbagai tindakan negatif lainnya. Sedangkan pengetahuan mengenai objek prasangka biasanya berupa informasi-informasi, yang seringkali tidak berdasar, mengenai latar belakang objek yang diprasangkai. Misalnya bila latar belakang kelompoknya adalah etnik A, maka seseorang yang berprasangka terhadapnya mesti memiliki pengetahuan yang diyakini benar mengenai etnik A, terlepas pengetahuan itu benar atau tidak.Prasangka merupakan salah satu penghambat terbesar dalam membangun hubungan antar individu yang baik (Myers, 1999). Bisa dibayangkan bagaimana hubungan interpersonal yang terjadi jika satu sama lain saling memiliki prasangka, tentu yang terjadi adalah ketegangan terus menerus. Padahal sebuah hubungan antar pribadi yang baik hanya bisa dibangun dengan adanya kepercayaan, dan dengan adanya.

b. Definisi diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia,

Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliranpolitik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Diskriminasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.

2. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan

c. Definisi ekosentrisme

Etnosentrisme yaitu suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagaai sesuatu yang prima, terbaik, mutlak dan diepergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakannya dengan kebudayaan lain.Etnosentrisme merupakan kecenderungan tak sadar untuk menginterpretasikan atau menilai kelompok lain dengan tolok ukur kebudayaannya sendiri. Sikap etnosentrisme dalam tingkah laku berkomunikasi nampak canggung, tidak luwes.Setiap suku bangsa atau ras tertentu memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dan sekaligus menjadi kebanggaan mereka. Suku bangsa ras tersebut cendrung menganggap kebudayaan mereka sebagai salah satu prima, riil, logis, sesuai dengan kodrat alam dan sebagainya. Segala yang berbeda dengan kebudayaan yang mereka miliki, dipandang sebagai, dipandang sebagai suatu yang kurang baik, kurang estetis, dan bertentang dengan kodratnya.

2.2 Latar belakang terjadinya konflik sosial di kota pekalongan

Kerusuhan pada tanggal 24 November 1995 dipicu oleh adanya penyobekan kitab suci Al Qur’an yang dilakukan oleh seorang warga etnis Tionghoa.Menurut laporan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pekalongan, penyobekan kitab suci tersebut dilakukan pada tanggal 22 November 1995, sekitar pukul 05.15.

2.3 Terjadinya konflik sosial antara warga pribumi dan non pribumi (etnis china ) di kota pekalongan

Hari Rabu, tanggal 22 November 1995, pukul 05.15 WIB, terjadi penyobekan Al Qur’an di toko Sinar Matahari jalan Hayam Wuruk No. 230, Pekalongan. Pelaku seorang warga etnis Tionghoa, bernama (JST), umur 42 tahun yang menderita sakit jiwa. Kejadian tersebut disaksikan oleh sekitar lima orang warga pribumi.

Kejadian di pagi hari tersebut mengundang kemarahan masyarakat Pekalongan. Massa berusaha untuk membawa pelaku dan minta pertanggungjawaban keluarga pelaku. Akan tetapi keluarga pelaku menolak, dan memberi informasi kepada masyarakat kalau pelaku seorang yang sakit jiwa. Rabu, tanggal 22 November 1995 pukul 21.00 WIB, masyarakat Pekalongan melampiaskan kemarahannya dengan cara melempari rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Pada peristiwa tersebut, pura dan gereja juga menjadi sasaran amuk massa. Esoknya, masyarakat kembali melakukan tindak pengrusakan, yang menjadi sasaran adalah SMA Masehi. Hari Jumat, 24 November 1995, massa kembali berarak menuju rumah pelaku dan sebuah rumah milik keluarga pelaku dijebol oleh massa. Petugas dibantu ormas Islam berhasil mengendalikan situasi.

Detail Peristiwa

Hari Rabu tanggal 22 November 1995, sekitar pukl 19.00 WIB, massa mulai turun ke jalan. Aparat keamanan yang telah bersiap sejak muncul peristiwa penyobekan Al Qur’an, dengan cara memblokade jalan Hayam Wuruk tidak berhasil menahan gerak warga masyarakat. Massa berjalan sambil melempari toko-toko milik warga etnis Tionghoa. Gema takbir mengiringi laju para demostran. Lokasi yang menjadi sasaran amuk massa adalah sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Sudirman, Jalan Wahidin, Jalan KH Mansyur, Jalan Merdeka, dan Jalan Sultan Agung. Beberapa kendaraan yang diparkir di jalan-jalan itu juga hancur, diamuk massa.

Peristiwa yang berawal di dalam kota tersebut, kemudian juga menjalar ke luar. Pabrik tekstil Lokatek yang terletak di Pekalongan Barat, tidak luput dari aksi amuk massa. Pabrik dirusak, dan sebuah bis perusahaan dibakar. Pabrik tekstil lainnya yang dijadikan sasaran adalah pabrik tekstil Kismatik, namun kerugian yang diderita tidak separah di Lokatek. Di daerah Pekalongan Timur, aparat keamanan menemukan bom Molotov beserta hulu ledak. Peristiwa di Pekalongan itu berlangsung sekitar empat jam. Peristiwa tersebut bersifat spontan dan berada di luar kendali.

2.4 Bagaimana penanganan kerusuhan antara warga pribumi dengan warga etnis cina ?

Tanggal 22 November 1995 aparat kepolisian datang ke tempat kejadian, beberapa saat setelah mendapat laporan. Aparat kepolisian yang hanya beberapa orang tersebut, akhirnya meminta bantuan tambahan personil, setelah massa mulai beringas. Bantuan personil dari pihak kepolisian cukup membantu menangani masalah, setidaknya arus lalu lintas yang mulai macet dan kacau bisa dikendalikan, juga massa yang berjubel mulai dikendalikan. Kepolisian juga memanggil para saksi mata, juga keluarga si pelaku. Pelaku sendiri kemudian dikirim ke rumah sakit.Sekwilda, pada hari yang sama, yakni Rabu 22 November 1995, mengadakan pertemuan dengan Kepala Kandep. Agama setempat untuk membahas masalah yang terjadi di Jalan Hayam Wuruk dan mencari jalan keluar. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut adalah ormas Islam dan para alim ulama perlu diajak bermusyawarah agar kasus tersebut tidak berkembang menjadi lebih parah.

Langkah koordinasi ditempuh oleh pihak kepolisian dengan mengundang para ulama, ormas Islam, dan instansi terkait untuk menangani masalah tersebut. Hasil yang didapat dari pembicaraan beberapa unit tersebut antara lain adalah bahwa pelaku pengrusakan diproses secara hukum; aktif melakukan penjagaan demi keamanan wilayah; dan membuat naskah kutbah Jumat untuk dibacakan pada tanggal 24 November 1995. Aparat keamanan, melakukan tindakan pencegahan agar kejadian itu tidak meluas sampai keluar daerah Pekalongan. Penjagaan cukup ketat dilakukan di jalan yang menuju arah Weleri dan Tegal. Dalam menangani masalah kerusuhan tersebut Muspida dibantu oleh ormas-ormas Islam, para ulama, dan tokoh masyarakat. Kasus amuk massa yang melanda daerah Pekalongan pada bulan November 1995 berpangkal pada kondisi ekonomi, agama, dan kultur yang ada di masyarakat. Kerusuhan tanggal 22-24 November 1995 dipicu oleh pelecehan agama. Di Pekalongan masalah yang ada hubungannya dengan agama itu sifatnya sangat sensitif, mudah tersulut apabila terjadi sedikit penyimpangan. Berkaitan dengan masalah agama islam, di daerah pekalongan berkembang sebuah aliran yang sifatnya sangat eksklusif. Aliran tersebut tidak mau menjadi makmum, apabila yang menjadi imam orang yang berasal dari luar kelompoknya. Aliran tersebut pernah dilarang, namun pada tahun 1995 aliran tersebut muncul lagi. Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap perilaku kerusuhan yang terjadi di Pekalongan. Di Pekalongan, banyak aktivitas bisnis yang dipegang oleh kaum pribumi. Kondisi kewirausahaan warga pribumi sebagai pemegang kendali ekonomi di wilayah yang terkenal dengan julukan “kota santri” tersebut mulai goyah sekitar tahun 1970an.

Para pengusaha batik di Pekalongan dari masa kolonial dikenal sebagai pengusaha yang ulet, kreatif, dan inovatif. Kondisi seperti itu pada awal tahun 1980 an eksistensinya mulai diambil para pengusaha Cina (Tionghoa), sehingga keberadaan para pengusaha pribumi mulai surut. Awal tahun 1980an di wilayah tersebut terjadi pergeseran “pemegang kendali ekonomi” dari pribumi ke non pribumi (Cina atau Tionghoa) yang notabene beragama Nasran

BAB 111

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa pergolakan-pergolakan seperti di Pekalongan timbul sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam skala nasional. Pergolakan daerah dapat diartikan sebagai reaksi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Mengingat sifatnya yang lokal, maka pergolakan-pergolakan ini sering disebut sebagai suatu “revolusi sosial”.

Peristiwa yang terjadi di Karesidenan Pekalongan itu ternyata bukanlah sekedar suatu bentuk kerusuhan yang semata-mata kriminal sifatnya, tetapi lebih dari itu, ia merupakan suatu jenis pemberontakan terhadap situasi. Bergolaknya massa adalah mencerminkan respon terhadap situasi lingkungan yang tengah berubah. Proklamasi dipandang sebagai lambang kebebasan dari segala ikatan. Ikatan politik kolonial, ikatan sosial-ekonomi, dan kultur yang selama masa penjajahan membelenggunya dianggap harus lepas semuanya.

Kerusuhan di Pekalongan yang masih membekas terjadi pada tahun 1995. Ditahun-tahun tersebut, banyak terjadi insiden-insiden kecil yang kemudian berubah menjadi kerusuhan massa ataupun amuk massa. Di sini terlihat masyarakat yang saling curiga dan pelaku kebanyakan ada di usia labil yang cenderung menyelesaikan masalah dengan jalan kekerasan. Kerusuhan di Pekalongan ini sebagai bukti bahwa primordialistik masih kental saat itu. Apalagi ditunjang dengan faktor ekonomi dimana saat itu muncul kekuatan ekonomi Cina dan juga sensitifitas terhadap agama yang kerap memunculkan konflik. Satu hal yang unik terlihat bahwa pada saat itu agama baik tokoh ulama ataupun politik agamanya menjadi panutan dalam masyarakat. Ucapan para kiai akan senantiasa didengar dan dilakukan oleh masyarakat karena memang masyarakat Pekalongan terkenal dengan kereligusannya.

3.3Saran

Jika dilihat permasalahan di Karesidenan Pekalongan pada tahun 1995 maka diperlukan konsep dialog. Diharapkan dalam dialog itu, dihadirkan seluruh komponen masyarakat duduk dalam satu meja untuk membicarakan berbagai persoalan yang muncul. Dengan duduk dalam satu meja itu mereka akan memahami posisi masing-masing dan pada akhirnya seluruh komponen masyarakat itu tidak saling curiga mencurigai.

Ketika kesepakatan terbentuk maka sebaiknya masyarakatpun mematuhi kesepakatan itu dengan segala konsekuensinya. Dan masyarakat harus dibina sifat nasionalisnya agar tahu bahwa kita tinggal di satu wilayah yang sama yaitu Indonesia maka harus ada sifat saling toleransi dan menghargai. Perbedaan bukan sesuatu yang harus selalu ditentang dengan kekerasan. Sebaliknya perbedaan itu harus kita terima kelebihan dan kekurangannya dan sekali lagi toleransi sangat dibutuhkan dikonteks ini.

Untuk aspek politik, diperlukan dialog juga dan diharapkan partai politik dan kadernya tidak menggunakan cara-cara kotor dalam berkampanye. Politik haruslah dibangun dengan jujur, adil, dan beradab. Dengan demikian nilai-nilai perpolitikan antara lain kearifan, kebersamaan, dan komitmen pada konstitusi dan demokrasi bisa terlaksana tanpa kekerasan.